Dengan dimasukkannya Peta Jalan ini ke dalam rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang pemerintah menunjukkan komitmen investasi yang lebih besar pada ekonomi perawatan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Peluncuran Peta Jalan Ekonomi Perawatan ini merupakan langkah awal bagi kita semua untuk mewujudkan dunia kerja yang transformative, adil dan setara. Tidak boleh membiarkan siapa pun tertinggal dalam mewujudkan Indonesia emas dan kita perlu bekerja sama agar rencana kerja yang tertuang di dalam Peta Jalan dapat membawa keadilan untuk semua, terutama perempuan,” ujar Bintang Puspayoga, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam sambutan utamanya.
Simrin Singh, Direktur ILO untuk Indonesia, mengucapkan selamat kepada Indonesia atas pengembangan Peta Jalan Ekonomi Perawatan sebagai bagian dari strategi dan program nasional.
Baca Juga:Kaitan PT KEB di Kasus Dugaan Korupsi Pasar CigasongSikapi Kedekatan Prabowo Subianto dengan Pebisnis Energi Fosil: 350 Indonesia Luncurkan Film Tentang Energi
“ILO mengapresiasi inisiatif transformatif Indonesia melalui Peta Jalan untuk menciptakan dunia kerja yang lebih setara gender dan mengakui kontribusi penting perempuan terhadap dunia kerja dan pertumbuhan perekonomian nasional. ILO akan terus mendukung Indonesia dalam melakukan investasi yang lebih besar pada kebijakan dan transformasi ekonomi perawatan yang menjamin perlindungan kehamilan, cuti ayah, pendidikan dan perawatan anak usia dini, serta layanan perawatan jangka panjang,” katanya.
Penyusunan Peta Jalan telah dimulai secara efektif setelah Presidensi G20 Indonesia pada bulan November 2022 melalui serangkaian pertemuan konsultatif antar kementerian dan lintas sektoral, forum dialog dan advokasi sosial, serta survei publik yang melibatkan pemangku kepentingan terkait, termasuk kementerian dan lembaga, sektor swasta, serikat pekerja, akademisi, organisasi masyarakat sipil untuk penyandang disabilitas, orang dengan HIV dan kelompok rentan lainnya.
Komitmen kolaboratif kementerian dan pemerintah daerah serta pemerintah desa juga telah diwujudkan dalam kerangka rencana kerja lima tahun selama 20 tahun dari tahun 2025 hingga 2045 untuk setiap prioritas Peta Jalan.***